YOGYAKARTA – Ketepatan penyaluran santunan bagi korban kecelakaan lalu lintas tidak hanya ditentukan oleh kecepatan pelayanan, tetapi juga bergantung pada keakuratan identitas penerimanya. Atas dasar itu, PT Jasa Raharja Kantor Wilayah D.I. Yogyakarta memperkuat koordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Kalurahan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil (PMK2PS) DIY terkait pemanfaatan data kependudukan dalam proses verifikasi ahli waris.
Koordinasi tersebut dibahas dalam audiensi di Ruang Kepala Dinas PMK2PS DIY, Selasa (8/9/2026), mulai pukul 13.30 WIB.
Kepala PT Jasa Raharja Kantor Wilayah D.I. Yogyakarta, Teguh Afrianto, hadir bersama Kepala Bagian Operasional Eko Mulyanto. Rombongan diterima Kepala Dinas PMK2PS DIY, Kanjeng Pangeran Harya (KPH) Yudanegara, didampingi Kepala Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Alexander Priyasmana.
Pertemuan tersebut membahas integritas, validitas, dan pemanfaatan data kependudukan dalam memastikan keabsahan identitas ahli waris korban kecelakaan lalu lintas. Data yang akurat menjadi bagian penting agar santunan diberikan kepada pihak yang benar-benar berhak dan sesuai dengan ketentuan.
Teguh Afrianto mengatakan, proses verifikasi ahli waris merupakan tahapan krusial dalam pelayanan santunan. Selain harus dilakukan secara cepat, seluruh informasi yang digunakan juga harus sah dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Kecepatan pelayanan harus berjalan beriringan dengan ketepatan. Kami ingin memastikan santunan diterima oleh ahli waris yang sah. Karena itu, dukungan data kependudukan yang akurat, valid, dan terintegrasi sangat penting dalam setiap proses verifikasi,” ujar Teguh.
Menurutnya, akses dan koordinasi data yang baik juga dapat meminimalkan perbedaan informasi serta mempercepat penyelesaian administrasi. Dengan demikian, keluarga korban tidak perlu menghadapi proses yang berlarut-larut ketika sedang berada dalam situasi kedukaan.
“Di balik setiap berkas santunan ada keluarga yang sedang menunggu kepastian. Semakin baik integrasi datanya, semakin cepat pula kami memastikan hak masyarakat dapat disalurkan kepada pihak yang tepat,” lanjutnya.
Selain pelayanan santunan, audiensi turut membahas penguatan integrasi data kependudukan dalam pelayanan Samsat. Validitas identitas masyarakat dan kesesuaian data kepemilikan kendaraan dinilai penting untuk mendukung pelayanan administrasi kendaraan bermotor yang lebih akurat, tertib, dan transparan.
Kepala Dinas PMK2PS DIY, KPH Yudanegara, menyambut baik penguatan koordinasi tersebut. Kolaborasi antarlembaga diharapkan dapat meningkatkan kualitas pemanfaatan data kependudukan sekaligus memberikan kemudahan dan kepastian dalam pelayanan publik.
Pertemuan berlangsung konstruktif dengan semangat membangun kesepahaman mengenai pentingnya menjaga integritas dan keamanan data. Kedua pihak juga mendorong penguatan koordinasi sesuai kewenangan serta ketentuan perlindungan data yang berlaku.
Melalui sinergi ini, Jasa Raharja dan Dinas PMK2PS DIY berharap proses identifikasi ahli waris dapat dilakukan secara lebih cepat, akurat, dan tepat sasaran. Integrasi data tersebut juga diharapkan mampu mendukung peningkatan kualitas pelayanan santunan serta administrasi Samsat di wilayah D.I. Yogyakarta.
Kolaborasi itu menegaskan bahwa data kependudukan bukan sekadar kelengkapan administrasi, melainkan fondasi penting untuk memberikan kepastian hak dan menghadirkan pelayanan publik yang dapat dipercaya masyarakat.
